Pada tahun 1968, setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara untuk menyetujui Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Presiden AS, Lyndon B. Johnson, menyampaikan pidato di hadapan Majelis tersebut. Ia memuji NPT sebagai "langkah pertama menuju akhir bahaya perang nuklir" dan "perjanjian internasional terpenting dalam bidang perlucutan senjata sejak era nuklir dimulai." Meskipun perjanjian ini mendapat dukungan dari beberapa negara, ada juga yang abstain dan menolak untuk berpartisipasi. Perancis memilih untuk abstain, sementara Cina menolak untuk terlibat sama sekali. Beberapa negara seperti Kuba, Albania, Tanzania, dan Zambia memberikan suara negatif terhadap perjanjian ini. Perjanjian NPT ditandatangani oleh pejabat dari AS, Rusia, dan Inggris pada tanggal 1 Juli 1968. Meskipun dampaknya terbatas dalam jangka pendek, NPT memainkan peranan penting dalam meredakan ketegangan antar negara pemilik senjata nuklir dan menciptakan preseden untuk kerjasama internasional di bidang perlucutan senjata. Perjanjian ini menjadi landasan bagi perjanjian-perjanjian lain yang mengikuti demi mendorong pengurangan senjata nuklir di seluruh dunia. Secara keseluruhan, NPT menjadi tonggak sejarah dalam usaha internasional untuk mengendalikan dan mengurangi risiko penggunaan senjata nuklir. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, semangat kerjasama yang ditunjukkan melalui NPT tetap relevan dalam konteks keamanan global saat ini. Dengan begitu, perjanjian ini menunjukkan upaya dunia untuk menuju masa depan yang lebih aman dari ancaman nuklir.